MEGATRENDNEWS.ID PAREPARE — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare menggelar kegiatan Sosialisasi Diseminasi Statistik sekaligus Peresmian Garda Sensus Ekonomi 2026. Acara berlangsung di Aula BPS Kota Parepare pada Selasa, 2 Desember 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, bersama sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur, termasuk media.
Media Dianggap Amplifier Data Statistik
Dalam sambutannya, Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawati, menegaskan bahwa keberadaan media memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi statistik kepada masyarakat.
“Media adalah amplifier atau speaker bagi data-data dan produk statistik kami. Kami sangat berterima kasih atas dukungan media,” ujar Dian.
Ia menjelaskan bahwa BPS memiliki amanah besar dalam menyediakan data berkualitas untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional, sekaligus membina statistik sektoral dan membangun sistem statistik nasional yang andal.
Proses Statistik Terstandar Internasional
Dian memaparkan bahwa seluruh proses penyusunan data BPS telah mengikuti standar internasional melalui Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Mulai dari tahap desain, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga evaluasi dilakukan secara terstruktur dan terkontrol.
Selain itu, BPS juga diawasi oleh dua pihak:
1. Forum Masyarakat Statistik, gabungan akademisi dan lembaga independen sebagai pengawas independensi BPS.
2. Lembaga internasional, yang memastikan bahwa statistik BPS dapat dibandingkan dengan negara lain.
Sensus dan Survei Masih Sangat Diperlukan
Dian menjelaskan bahwa BPS memiliki tiga jenis sensus nasional yang dilaksanakan sesuai tahun tertentu:
Sensus Penduduk (tahun berakhiran 0)
Sensus Pertanian (tahun berakhiran 3)
Sensus Ekonomi (tahun berakhiran 6)
Untuk survei, jumlahnya jauh lebih banyak dan dilakukan sepanjang tahun, mencakup rumah tangga hingga pelaku usaha. Survei digunakan untuk menyajikan berbagai indikator penting, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga perkembangan industri.
Menurutnya, survei masih menjadi metode utama karena sistem administrasi data masyarakat Indonesia belum sepenuhnya optimal.
“Kadang petugas kami datang untuk pendataan saja masih ditolak atau diarahkan ke tetangga. Padahal tinggal jawab. Apalagi jika masyarakat harus melaporkan data sendiri seperti di Jepang,” jelas Dian.( adj).
